Mamuju, SekitarInfo.Com -Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 3,17 persen. Angka ini menempatkan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kelima di seluruh Indonesia.
Untuk mempertahankan tren positif tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, lapangan kerja akan terbuka luas jika investasi mengalir ke daerah. Namun, hal itu hanya dapat terjadi apabila investor merasa aman, proses perizinan bebas pungli, dan masyarakat menunjukkan sikap terbuka terhadap kehadiran investasi.
“Kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa investasi itu sangat penting,” ujar Suhardi Duka saat konferensi pers bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, menjelang 100 hari masa kerja mereka, di ruang theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 26 Mei 2025.
Suhardi juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia menolak gagasan menggantikan kelestarian alam dengan investasi yang tidak sepadan. Selama menjadi anggota DPR RI, Suhardi menjadi tokoh utama dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU tersebut, katanya, sangat berpihak pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
“Saya pernah menerima penghargaan sebagai anggota DPR RI yang peduli lingkungan karena keterlibatan saya dalam penyusunan undang-undang tersebut. Tapi memang sering terjadi perdebatan antara kebutuhan investasi dan perlindungan lingkungan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suhardi menilai bahwa investasi dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Ia mencontohkan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah, yang dulunya merupakan kawasan hutan namun kini berkembang pesat berkat program transmigrasi dan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Pasangkayu sekarang hanya memiliki angka kemiskinan sekitar 6 persen, dan Mamuju Tengah sekitar 7 persen. Bandingkan dengan Majene dan Polewali Mandar yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi,” jelasnya.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Suhardi mengajukan program transmigrasi lokal sebagai upaya mengurangi pengangguran di Sulbar. Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut harus memprioritaskan warga lokal, bukan mendatangkan pendatang dari luar daerah.
“Saya inginnya program yang datang, bukan orangnya. Warga Sulbar yang belum bekerja harus jadi prioritas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari skema transmigrasi lokal, ia merancang model kerja berbasis komunal. Peserta akan diberikan lahan seluas dua hektare, namun hak kepemilikan tidak langsung disertifikasi atas nama pribadi untuk mencegah praktik jual cepat.
“Mereka akan bekerja secara gotong royong di lahan seluas, misalnya, 200 hektare. Mereka tidak tahu mana bagian miliknya, supaya tidak dijual saat butuh uang. Sistem ini sedang kita rancang,” tutup Suhardi.
