Mamuju, Sekitarinfo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan baru dalam upaya menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. Atas permintaan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, sebanyak 14 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu menyatakan siap terlibat melalui program Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (Pastipadu) dengan memanfaatkan dana CSR.
Komitmen tersebut disampaikan saat rapat fasilitasi Pastipadu yang dipimpin langsung Gubernur Suhardi di Ruang Oval, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (12/9/2025).
Ke-14 perusahaan itu akan mengintervensi 14 desa tambahan di sekitar wilayah operasional mereka yang sebelumnya tidak termasuk dalam lokus Pastipadu. Dengan tambahan ini, desa sasaran meningkat dari 72 menjadi 86 desa pada periode 2025–2026. Tahun 2025, tim Pastipadu menargetkan 12 desa, dan pada 2026 sebanyak 60 desa.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mempercepat penanganan persoalan mendasar masyarakat.
“Stunting kita di Sulbar masih sangat tinggi, 35 persen. Itu akibat kurang gizi, kurang perawatan, karena kemiskinan dan kebodohan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti angka kemiskinan ekstrem yang meski telah turun, masih berada di angka 1,4 persen.
“Miskin ekstrem ini tanggung jawab saya sebagai gubernur. Bayangkan kalau ada orang yang tidak makan satu hari, saya berdosa. Pemimpin itu berdosa,” tambahnya.
Suhardi meminta setiap perusahaan sawit mengintervensi satu desa di sekitar kebunnya, termasuk memastikan buruh, petani plasma, dan warga desa sekitar bebas dari stunting dan kekurangan gizi.
“Kalau kau punya 6.000 hektare inti, pasti ada buruh. Anak-anak buruhmu ini jaga baik-baik, jangan sampai stunting. Begitu juga petani plasma. Kalau pabrikmu ada di Desa A, itu harus bebas stunting dan miskin ekstrem,” ujarnya.
Gubernur menegaskan perusahaan tidak perlu menyetor dana ke pemerintah, melainkan melakukan intervensi secara mandiri dengan pengawasan tim Pastipadu. Pemerintah akan membantu dalam pendataan bersama kepala desa serta turun langsung ke lapangan.
Menurut Suhardi, keterlibatan perusahaan sawit akan memperluas cakupan desa yang mendapat intervensi sekaligus meringankan beban pemerintah. Beberapa perusahaan bahkan menyatakan siap bergerak mulai tahun ini.
“Kalau intervensi ini berjalan tuntas, beban pemerintah berkurang. Saya minta di wilayah kerja perusahaan tidak boleh ada ibu hamil kekurangan gizi, tidak boleh ada stunting, dan tidak boleh ada kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
