Mamuju, Sekitarinfo.com — Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-SULBAR), Aliansi Mahasiswa Pemuda manakarra (AMPERA), Gerakan Mahasiswa Pemuda Sulawesi Barat (GMP-SULBAR), dan Barisan Aksi Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat (BAPMAS-SULBAR) menggelar aksi penyampaian aspirasi bertepatan dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam agenda pelantikan DPW PAN Sulawesi Barat di Hotel D’Maleo, Mamuju. Jum’at, 03 Juli 2026
Aksi tersebut bertujuan menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dinilai mendesak di Sulawesi Barat. Namun, hingga kegiatan berakhir, massa aksi mengaku tidak memperoleh kesempatan untuk berdialog maupun menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Situasi sempat memanas di depan Hotel D’Maleo saat rombongan Menteri meninggalkan lokasi. Kekecewaan massa dipicu karena tidak adanya ruang komunikasi ataupun forum diskusi yang dapat menampung aspirasi mahasiswa mengenai berbagai persoalan yang mereka nilai penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, aliansi membawa dua tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti serta menginstruksikan penindakan tegas terhadap dugaan pembangunan dermaga wisata yang diduga tidak memiliki perizinan lengkap dan dikaitkan dengan seorang oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Mendesak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia memerintahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat agar membuka secara transparan data RDKK dan e-Alokasi pupuk bersubsidi kepada publik. Aliansi menilai keterbukaan data penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi serta menindaklanjuti dugaan adanya kelompok tani fiktif maupun praktik penyimpangan oleh oknum penyalur.
Ketua **Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-SULBAR)**, **Sahrul**, menyayangkan tidak adanya ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.
> “Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat Sulawesi Barat yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Sangat disayangkan karena hingga kegiatan selesai tidak ada sedikit pun ruang dialog yang diberikan kepada kami. Padahal, mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial yang seharusnya didengar, bukan diabaikan.”
Sahrul menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara di daerah seharusnya menjadi momentum untuk mendengar langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.
> “Kami berharap Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan tidak hanya menghadiri agenda seremonial atau politik, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat. Persoalan yang kami bawa menyangkut dugaan pelanggaran pembangunan serta tata kelola pupuk bersubsidi yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan petani.”
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta instansi terkait agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan.
> “Kami meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, bersikap terbuka dan profesional. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan dengan membuka data dan menjalankan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”
Aliansi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional. Mereka berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera memberikan respons nyata terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.
Mahasiswa juga menyatakan akan terus mengawal kedua persoalan tersebut melalui mekanisme hukum, pengawasan publik, dan aksi-aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak memperoleh perhatian dari pemerintah maupun instansi yang berwenang.
