Menu

Dark Mode
 

Advertorial

DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP dari BPK, Pemprov Kembali Dapat Penilaian WTP

badge-check


					DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP dari BPK, Pemprov Kembali Dapat Penilaian WTP Perbesar

Mamuju, Sekitarinfo.com – DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2024 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2024, Rabu (11 Juni 2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya, didampingi Wakil Ketua III Abdul Halim.

Hadir Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Frider Sinaga, serta sejumlah pejabat dan staf BPK Perwakilan Sulbar.

Dari Pemprov Sulbar, hadir Wakil Gubernur Salim Mengga, Plh Sekda Herdin Ismail, dan sejumlah kepala OPD.

Pada kesempatan ini, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun anggaran 2024 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Selain memberi penilaian WTP, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak juga mengungkap, tiga catatan permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan LKPD Pemprov Sulbar 2024.

Pemprov Sulbar pun diberi waktu selama 60 hari oleh BPK RI untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan rekomendasi yang telah disertakan.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Salim Mengga mengungkapkan, penilaian WTP tersebut cukup baik. Namun, pihaknya tidak ingin terlalu bereuforia dengan hasil itu, lantaran ada sejumlah catatan.

“Saya kira cukup baik, hanya memang kita tidak berhenti hanya di WTP karena ada catatan. Nah, yang kita kehendaki adalah WTP itu tanpa catatan,” kata Salim.

Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini mengungkapkan, pihaknya akan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

“Kita harus bisa keluar dari persoalan-persoalan temuan ini, secara minimal. Karena itu, ke depan bukan hanya meningkatkan profesionalitas, tapi bagaimana meningkatkan kualitas moral kita semua,” ujarnya.

Menurut Salim, tanpa kekuatan moral, apapun yang dilakukan pasti terjadi penyimpangan. Sehingga, hal itu harus dicegah ke depan.

Advertorial

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selengkapnya

Netfid Sulbar Gelar “Sekolah Demokrasi: Pendidikan Pemilu untuk Generasi Muda”

23 July 2026 - 19:55 WITA

PMII Mamuju Desak Evaluasi Total Kinerja Pemkab pada Hari Jadi ke-486, Soroti Sampah, Bantuan Stimulan Tahap Dua, hingga Tambang LTJ

14 July 2026 - 17:39 WITA

Mahasiswa Sulbar Kecewa Tak Diberi Ruang Dialog, Aliansi Soroti Dugaan Dermaga Ilegal dan Transparansi Pupuk Bersubsidi

3 July 2026 - 18:04 WITA

KOSTEPA Sulbar Hadang Rombongan Zulkifli Hasan, Minta Menyelesaikan Persoalan Lahan Petani, Evaluasi MBG, Dan Penanganan Sampah

3 July 2026 - 17:54 WITA

PMII Mamuju Kembali Desak Kejati Sulbar Selidiki Dugaan Penyimpangan KDKMP dan Program MBG

29 June 2026 - 19:29 WITA

Trending on Daerah