Mamuju, Sekitarinfo.com— Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menerima audiensi dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulawesi Barat dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mamuju, pada Senin, 23 Juni 2025.
Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, Sunusi Usman, mengapresiasi inisiatif dan semangat kontribusi dari kedua organisasi kepemudaan tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan (OKP) dalam menjaga stabilitas, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menyebarluaskan informasi pembangunan secara konstruktif kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh OKP dapat menjadi mitra strategis pemerintah, memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, dan menjadi corong informasi yang sehat di tengah masyarakat,” ujar Sunusi.
Ia menambahkan, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Dr. Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi dengan pemuda dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari akselerasi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan GAMKI Sulbar menyampaikan keprihatinan terkait masih adanya jaringan provider ilegal yang diduga beroperasi di wilayah Sulbar. Mereka mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah penertiban demi perlindungan konsumen dan keamanan masyarakat.
GAMKI juga menyatakan komitmennya untuk menjalin kolaborasi aktif dalam mendukung program prioritas Pemprov Sulbar, sekaligus membantu mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sementara itu, GMKI Cabang Mamuju memaparkan rencana kegiatan Bakti Sosial yang akan digelar pada 25 Juli 2025di Dusun Mao, Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Mereka mengajukan permohonan dukungan Pemprov Sulbar dalam beberapa hal, yakni:
-
Materi Wawasan Kebangsaan
-
Dukungan layanan kesehatan masyarakat
-
Program peningkatan ketahanan pangan bagi warga setempat
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan kebangsaan di Provinsi Sulawesi Barat.
