Mamuju, Sekitarinfo.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju kembali menggelar aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi rakyat terkait lemahnya penegakan hukum di Sulawesi Barat (Sulbar). Aksi berlangsung di depan Mapolda Sulbar, Rabu (20/8/2025), dengan fokus mendesak Kapolda Sulbar yang baru, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, agar segera melakukan pembenahan institusi kepolisian di daerah.
Ketua PMII Cabang Mamuju, Refli Saktisanjaya, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar protes, melainkan wujud kepedulian mahasiswa terhadap persoalan hukum, sosial, dan ketidakadilan yang masih menghantui masyarakat Sulbar.
“Mahasiswa tidak boleh diam melihat ketidakberesan. Suara kritis yang kami sampaikan hari ini adalah amanah moral untuk mendorong perubahan menuju institusi kepolisian yang bersih, profesional, dan humanis,” ujar Refli dalam orasinya.
PMII menilai masih banyak kasus hukum yang mandek di wilayah Polda Sulbar, mulai dari dugaan mafia oli palsu, laporan kasus di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yang tak kunjung tuntas, hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli) di jajaran Ditlantas Polda Sulbar.
Tuntutan PMII Cabang Mamuju:
-
Segera tetapkan tersangka kasus oli palsu.
-
Tindaklanjuti laporan kasus di BPJN.
-
Evaluasi Ditlantas Polda Sulbar dan usut dugaan pungli di seluruh pos PJR.
-
Usut kasus penyerobotan hutan lindung oleh perusahaan sawit.
-
Hentikan tambang ilegal yang beroperasi di Sulbar.
-
Evaluasi Biro SDM Polda Sulbar serta tuntaskan dugaan KKN dalam seleksi casis Bintara.
-
Evaluasi SPN Mekatta dan lakukan tes urine bagi seluruh anggota Polri di Sulbar.
-
Usut dugaan penimbunan BBM di SPBU maupun SPBN.
-
Tuntaskan kasus dugaan KKN dan kekerasan seksual yang bergulir di meja penyidik.
-
Hentikan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa maupun rakyat.
Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Meski demikian, massa aksi menegaskan akan terus mengawal jalannya penegakan hukum di Sulbar dan memastikan Kapolda baru bekerja sesuai amanah rakyat.
